Rumah untuk Para PNS di Perbatasan

Sunday, November 23rd 2014. | Berita

rumah pns di perbatasan

Banyaknya warga perbatasan yang menyeberang dan memilih tinggal di Malaysia membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru. Tak lama lagi pemerintah akan membangun wilayah perbatasan.

Rencana tersebut, dibicarakan di tingkat menteri antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono di kantor Kementerian PU. Pertemuan tersebut digelar sekitar satu setengah jam, dari pukul 13.00 hingga pukul 14.30. Selain kedua menteri, tampak juga Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Triyono Budi Sasongko, serta pejabat kedua kementerian.

Hasilnya, ada sejumlah proyek yang akan dilaksanakan dan melanjutkan yang telah dimulai. Proyek tersebut akan terus dimatangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kecuali untuk yang sudah berlangsung yanghanya perlu dilakukan percepatan. Setiap tahun, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur di perbatasan adalah sebesar Rp 7 triliun, tapi ini dipergunakan untuk jalan diperbatasan. Bukan hanya digunakan untuk pembuatan jalan di Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur saja.

Proyek lainnya, berupa pembangunan tujuh pos perbatasan yang tersebar di Entikong, Aru, Skouw, dan Nanga Badau. Lalu, ada juga proyek pembangunan rumah murah di kawasan perbatasan, targetnya untuk 2017 ada 1.000 unit yang dibangun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengadakan pertemuan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertemuan tersebut guna membahas pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan.

Ada sekitar 50 daerah perbatasan negara yang akan difokuskan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk membangun perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil golongan 1 dengan total 300 ribu unit. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun pengairan atau irigasi yang akan dimulai pada tahun depan. Hal ini guna mengatasi isu perbatasan yang semakin kuat. Ada 50 titik dari 180 titik yang kurang infrastruktur dan pengairan di perbatasan. Hal tersebut memang merupakan kewenangan dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun infrastruktur di daerah-daerah tersebut.

50 titik di daerah perbatasan tersebut berada di Papua, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Ke-50 daerah tersebut saat ini dinilai paling parah dalam pembangunan infrastruktur dan belum tersentuh pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Intinya daerah-daerah tersebut adalah daerah yang dapat digolongkan paling parah dalam hal pembangunan infrastruktur. Bahkan bisa dikatakan, infrastruktur yang ada di daerah tersebut termasuk jelek.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Selain perumahan dan pengairan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan membangun 7 pos di daerah perbatasan pada tahun depan. Ada 7 pos perbatasan yang akan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selesaikan pada tahun 2017. Perbatasan, pemukiman, dan air bersih juga akan diselesaikan pada 2017.


Facebook Google + Twitter
info rumah untuk PNS