PNS Insinyur yang jadi Supir Lurah

Sunday, November 23rd 2014. | Berita

pegawai negeri sipil

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui belum menempatkan Pegawai Negeri Sipil pada posisi yang tepat. Ada enam orang pegawai negeri sipil (PNS) yang bergelar insinyur menjadi sopir di kelurahan.

Untuk menindaklanjutinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menarik keenam orang tersebut untuk ditempatkan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta. Karena seharusnya mereka dapat memberi manfaat lebih bagi masyarakat. Seharusnya, Pegawai Negeri Sipil yang digolongkan pintarditempatkan pada pelayanan masyarakat, bukan malah hanya menjadi sopir lurah. Hal mengenai lurah seharusnya dikerjakan oleh lurah sendiri. Jika menggunakan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan untuk ditempatkan pada tempat yang seharusnya, bisa mengakibatkan ilmu yang dimiliki tidak terpakai bahkan lama kelamaan hilang.

Keenam insinyur ini memang belum memiliki deskripsi pekerjaan tetap, sehingga sementara ditempatkan di kelurahan. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat menyayangkan jika pendidikan yang tinggi tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Mereka akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk mendapatkan posisi baru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta untuk mengevaluasi keenam Pegawai Negeri Sipil insinyur yang menjadi supir lurah tersebut. hal ini terjadi karena adanya masa transisi, sehingga belum ada pekerjaan yang jelas. Tapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap hal tersebut merupakan sebuah sosialisasi. Sebelum masuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayani masyarakat, mereka harus mengerti psikologi masyarakat.

Tak sedikit para Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang insinyur dan masih menunggu surat keputusan (SK) pengangkatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) justru menjadi sopir lurah. Rencananya, sebanyak enam orang dengan gelar insinyur akan ditarik dari kelurahan. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum mengetahui keberadaan keenam Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Mereka akan ditempatkan di Balaikota maupun pemerintah kota lima wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membutuhkan kader-kader Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan. Misalnya di lapangan belum ada pekerjaan yang jelas karena masih dalam masa transisi, agar para Calon Pegawai Negeri Sipil juga memahami dan perlu adanya sosialisasi.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta membutuhkan 3560 pegawai untuk tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi untuk formasi ideal. Sedangkan formasi minimal Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setidaknya harus ada 2398 pegawai dan saat ini hanya ada 571 pegawai saja.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membutuhkan 228 pegawai teknis mandiri, yaitu pegawai tetap, dan 160 pegawai teknis bersama lintas SKPD yang diperbantukan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat ini ,baru terealisasi 111 orang tim teknis mandiri, sedangkan lainnya belum tersedia.


Facebook Google + Twitter