PNS Harus Lapor Harta Kekayaan

Saturday, November 22nd 2014. | Berita

harta kekayaan pns wajib lapor

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) malu melihat kelakuan sejumlah anak buahnya yang terlibat kasus korupsi. Mencegah perbuatan korup semakin mengakar, dia berencana membuat aturan yang mewajibkan pejabat eselon IV untuk melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan ini sudah diinstruksikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah untuk diteruskan ke seluruh bawahannya. Permintaan telah dilakukan kepada Sekretaris Daerah, agar pejabat eselon IV melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gubernur DKI Jakarta menemui Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merealisasikan niatannya ini. Pertemuan itu untuk mendiskusikan cara agar pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta dipastikan bersih sebelum ditempatkan pada posisi struktural. Selain Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahok berencana bertemu dengan Indonesian Corruption Watch (ICW). Jika Pegawai Negeri Sipil keberatan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahok mengancam akan segera dilakukan tindakan tegas dan langsung, berupa pemecatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin melakukan survei gaya hidup pejabat DKI. Diibaratkan, jika kepalanya lurus, bawahnya pasti tidak berani untuk tidak, itulah yang menjadi kesimpulan.

Aturan ini rencananya mulai diterapkan tahun 2015 kepada seluruh pejabat Pegawai Negeri Sipil dari hasil lelang jabatan yang dilantik besar-besaran pada Desember mendatang. Termasuk NPWP untuk bagian pajak, semuanya wajib dilaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa program ini akan dimulai tahun depan.

Sementara, para pegawai negeri sipil (PNS) dari eselon II, III, lurah, camat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan harta kekayaan tidak hanya diwajibkan pada pejabat eselon II , melainkan seluruh lurah, camat, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara, serta pejabat eselon III. Sudah dua tahun ini Pemerintah Kota Solo memberlakukan seluruh camat, lurah, pejabat eselon III dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasa Korupsi. Selama ini laporan harta kekayaan pejabat belum menyentuh pejabat eselon III, melainkan baru menyentuh pejabat eselon II.

Pelaporan harta kekayaan dilakukan untuk mengetahui rekening pejabat. Pemerintah Kota Solo tidak ingin kecolongan dimana ada pejabat yang memiliki rekening tidak wajar, alias rekening gendut. Apalagi hal tersebut sampai berurusan dengan aparat penegak hukum.

Bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan, bisa dijatuhi sanksi. Di mana, instruksi pelaporan kekayaan mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara di Lingkungan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Surat Keputusan Wali Kota Nomor 869/202/2014 tentang laporan harta kekayaan pejabat negara di Lingkungan Pemerintah Kota Solo.


Facebook Google + Twitter
keputusan presiden jokowi soal PNS dan harta kekayaannya