PNS Dilarang ke Luar Negeri

Sunday, November 23rd 2014. | Berita

pns dilarang ke luar negeri

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melakukan berbagai cara untuk menghemat anggaran. Salah satunya, menekan angka perjalanan dinas keluar negeri. Ahok, sapaan Basuki, heran dengan rutinitas jajaran dinas bolak-balik ke luar negeri dengan alasan untuk mempromosikan Jakarta. Dia menyoroti kinerja Dinas Pariwisata. Promosi-promosi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil hingga keluar negeri adalah perjalanan yang hanya menghabiskan anggaran. Parahnya, perjalanan dilakukan hingga kepala bidang pariwisata yang berangkat tidak kembali lama dari luar negeri dengan dalih mempromosikan Jakarta. Hal ini menjadi buah bibir di berbagai kalangan karena dianggap tidak perlu dilakukan.

Para dinas tidak perlu repot-repot untuk memperkenalkan Jakarta ke negara luar. Apalagi zaman semakin canggih, bisa memanfaatkan jaringan internet. Pekerjaan seperti itu jelas bisa diselesaikan dari kantor tanpa perlu langsung terbang ke luar negeri.

Promosi melalui dunia maya, seperti internet juga bisa dilakukan. Zaman sudah berubah. Dahulu, orang Taiwan yang mau menginjakkan kaki di Jakarta harus membuat tim terlebih dahulu sebelum datang ke jakarta. Sekarang, dengan teknologi yang lebih canggih, hal tersebut bisa dilakukan melalui pencarian di mesin pencari, google.

Kunci agar Jakarta dikenal dan dicintai pihak asing tentunya datang dari pribadi semua penduduk Jakarta. Artinya, jika Jakarta menjadi kota yang ramah, sudah pasti turis asing berbondong-bondong datang ke Tanah Air. Jika Jakarta bagus, orang juga pasti datang tanpa diundang. Tak perlu lagi melakukan promosi sampai ke luar negeri, cukup menggunakan media lain, seperti dari mulut ke mulut.

Dalam waktu dekat, Gubernur DKI Jakarta akan mencoret anggaran perjalanan dinas yang dianggap tak penting. Anggaran perjalanan dinas yang tidak penting harus dicoret secara keseluruhan. Sistem ketat seperti ini yang akan mulai dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah atau kota diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan kepada menteri dalam negeri (Mendagri), jika memiliki rencana bepergian ke luar negeri. Hal tersebut berlaku kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil baik yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun tidak. Pegawai Negeri Sipil akan dianggap melanggar aturan jika nekat tidak melalui ijin terlebih dahulu.

Seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa terkecuali harus memiliki ijin langsung dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur terlebih dahulu. Semua ada prosedur dan aturannya, baik itu dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ataupun tidak. Kasus-kasus Kepala Sekolah bersama sekolahnya pergi ke luar negeri, karena mereka merasa tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terus diperbolehkan. Padahal seharusnya tidak seperti itu, semua harus meminta ijin ke menteri. Sesuai peraturan, permohonan ijin pergi ke luar negeri diberlakukan ketentuan kepada setiap PNS yang akan ke luar negeri.


Facebook Google + Twitter
aturan bagi pns yang akan bepergian keluar negeri,belanja pegawai luar negeri,ijin ke luar negeri bagi pns jika,peraturan izin pns ke luar negeri,perjalanan dinas bupati ke laur negeri tanpa izin,PNS izin ke luar negeri,pns ke luar negeri izin,pns tidak boleh ke luar negeri