Persiapan Moratorium PNS Selama Lima Tahun

Sunday, November 23rd 2014. | Berita

moratorium pns selama 5 tahun

Bagi yang berniat mengejar karir di institusi pemerintahan atau bekerja menjadi pegawai negeri sipil (PNS) siap-siap gigit jari. Sebab, pemerintah akan menghentikan sementara penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Terhitung mulai tahun depan.

Kebijakan baru pemerintahan Jokowi-JK ini disampaikan langsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Yuddy Chrisnandi sesaat setelah serah terima jabatan beberapa waktu lalu.

Pemerintahan Jokowi-JK masih mengkaji ulang penerimaan Pegawai Negeri Sipil baru di seluruh kementerian. Alasan penghentian sementara penerimaan Pegawai Negeri Sipil menurutnya, penambahan Pegawai Negeri Sipil hanya akan menambah beban negara dari belanja pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan.

Beban negara dalam postur anggaran saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla setuju untuk mengkaji ulang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil baru tersebut. Hal ini hanya akan menambah beban belanja negara sehingga menjadikan obligasi terlalu banyak yang dijual, berhutang dengan negara lain, kemudian ratusan triliun subsidi yang besar akan menambah belanja pegawai. Oleh karena itu, hal ini masih akan dikaji ulang kembali.

Kementerian yang baru dibentuk, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tidak diberikan Pegawai Negeri Sipil baru, hanya boleh menggunakan Pegawai Negeri Sipil yang lama. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman butuh dirjen, bisa diambil dari staf ahli wakil presiden sesuai dengan arahan presiden dan wakil presiden.

Atas dasar hal tersebut, semua pihak diharap memahami maksud positif penghentian penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Jadi, moratorium itu harus ditanggapi dengan berpikir secara jernih agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini menjadi efisien dan produktif.

Ada beberapa hal yang menjadi fakta di balik kebijakan Presiden Joko Widodo menghentikan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di masa pemerintahannya, diantaranya kebijakan itu merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo, moratorium itu akan dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi, moratorium memang harus dilakukan untuk mengefektifkan jumlah sekaligus kinerja Pegawai Negeri Sipil sehingga Pegawai Negeri Sipil bekerja maksimal sesuai tugasnya, bila moratorium dilakukan maka harus dilakukan pembagian pegawai, dan untuk tenaga pengajar dan tenaga medis tetap dibuka.

Namun, kebijakan Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menghentikan sementara (moratorium) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun terancam gagal. Jika ada kekurang tenaga ahli di setiap kementerian maka kebijakan tersebut terancam gagal. Jika tidak ada yang bisa dimaksimalkan dari internal kementerian, maka terpaksa kementerian yang bersangkutan harus merekrut orang dari luar kementerian.

Oleh karena itu, tiap kementerian atau lembaga dihimbau supaya kualitas para karyawannya menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Khususnya bagi mereka yang dipindahkan ke beberapa tempat yang lebih baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan pelatihan dan juga pendidikan. Untuk memenuhi kekurangan kemampuan pada sumber daya manusia yang ada, instansi yang bersangkutan bisa langsung melakukan pendidikan terhadap pegawai yang baru dipindahkan.


Facebook Google + Twitter