Pensiun PNS Dini yang Tidak Produktif

Saturday, November 22nd 2014. | Berita

pegawai negeri sipil pensiun

Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk melakukan pensiun dini terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak produktif, sehingga tak sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota mendapat dukungan dari Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Kebijakan ini adalah kebijakan yang baik. Ada juga di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang perlu pensiun dini. Tetapi selama ini, pola seperti ini belum ada karena usia pensiun Pegawai Negeri Sipil bisa sampai 60 tahun. Tentu saja kebijakan ini bagus dikembangkan.

Dengan adanya kebijakan tersebut nantinya, pemerintah kota dapat mengusulkan pensiun dini bagi Pegawai Negeri Sipil, terutama bagi mereka yang tidak produktif atau menghadapi persoalan hukum. Apalagi kebijakan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, diwajibkan setiap aparatur memiliki kompetensi tinggi. Jika kemampuan yang dimiliki stagnan dan tidak bisa berkembang, meski sudah diberikan pendidikan dan pelatihan (diklat), maka pemerintah kota diberikan kebijakan mempensiunkan dini pegawainya. Kebijakan pusat seperti ini cukup bagus juga jika diterapkan di daerah. Jika menilai Pegawai Negeri Sipil yang tidak produktif atau menghadapi persoalan, sebaiknya bisa mengajukan pensiun dini.

Sekarang ini, pimpinan daerah belum bisa berbuat apa-apa bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak lagi produktif. Hal ini juga mempengaruhi kinerja pemerintah secara keseluruhan jika banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak produktif. Apalagi saat ini Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan pensiunan banyak Pegawai Negeri Sipil bisa mencapai usia 60 tahun.

Selama ini pemerintah daerah mengikuti aturan usia pensiun. Jika ada yang diberhentikan, kemungkinan karena melanggar disiplin berat. Saat ini, pemerintah daerah juga belum bisa menyebut, siapa-siapa saja Pegawai Negeri Sipil yang tak produktif. Hal ini dianggap budaya baru yang masih harus dilihat perkembangannya ke depan.

Sementara, publik media sosial mengapresiasi rencana pemerintah mempensiunkan dini Pegawai Negeri Sipil yang tidak produktif bekerja. DI Jejaring Sosial Twitter, banyak yang mendukung kebijakan tersebut. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia saat ini dianggap sudah terlalu banyak. Banyak yang kurang setuju jika 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya terkuras untuk gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah disarankan untuk mengurangi usia pensiun Pegawai Negeri Sipil. Idealnya, Pegawai Negeri Sipil sudah pensiun di usia 50 tahun. Pegawai Negeri Sipil yang sudah 50 tahun seharusnya pensiun, karena sudah tidak produktif.

Pegawai Negeri Sipil seharusnya diperlakukan seperti pegawai Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat pensiun seumur hidup, setelah tidak lagi bekerja. Pada masa yang akan datang Pegawai Negeri Sipil cukup diberi pesangon. Setelah pensiun, mereka jangan lagi membebani negara. Menanggapi lowongan Pegawai Negeri Sipil di bidang administratif yang dimoratorium, pemerintah seharusnya memprioritaskan merekrut Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lapangan.


Facebook Google + Twitter
Tags: , ,