Moratorium Belum Tentu akan Berjalan Selama 5 Tahun

Thursday, November 13th 2014. | Berita

Kebijakan Moratorium CPNS 2015

Kebijakan moratorium penerimaan PNS yang direncanakan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) saat ini tengah menjadi sorotan. Kebijakan moratorium yang akan dijalankan dalam kurun waktu hingga 5 tahun kedepan dinilai terlalu lama.

MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi menjelaskan, bahwa pelaksanaan moratorium PNS bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini kembali kepada pengkajian yang akan dilakukan, khususnya yang berhubungan dengan ekonomi negara.

“Kalau ditanya kenapa 5 tahun, lebih baik saya mengatakan 5 tahun, tapi ketika ekonomi membaik, situasi membaik bisa dibuka lagi lebih cepat,” ujar Yuddy usai menjenguk mantan presiden BJ Habibie di RSPAD Gatot Subroto seperti yang dilansir dari liputan 6.

Selain itu, Yuddy juga mengungkapkan, bahwa kebijakan moratorium yang ia rencanakan sebenarnya bertujuan untuk mengevaluasi ulang kinerja para PNS yang sudah ada sekarang ini, apakah kinerja mereka dinilai berhasi, sudah tepat sasaran, efisien, efektir dan juga produktif. Maka dari itu, Yuddy meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena kebijakan ini tidak akan mengganggu proses kepegawaian yang saat ini telah berjalan.

“Daripada saya bilang 2 tahun, tapi 3 tahun belum dibuka 4 tahun 5 tahun. Lebih baik, mengatakan pahit tapi hasilnya manis, daripada berkata manis tapi hasilnya pahit,” ujar Yuddy.

Yuddy memberikan istilah moratorium PNS ini seperti moratorium kapal yang sudah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Susi menerapkan penghentian sementara pengoperasian kapal besar, supaya kapal nelayan kecil masih bisa beroperasi. Setelah semuanya berjalan lancar, kapal besar bisa beroperasi kembali.

“Ini kan ancer ancer saja. Insya Allah pemerintah dalam menjalankan kebijakan moratorium itu tidak gegabah dan berhati-hati,” tutup Yuddy.

Dengan adanya kebijakan moratorium ini diharapkan dapat memangkas anggaran belanja pegawai yang memang diakui sudah mulai membengkak hingga 40% dari APBN. Selain itu, kebijakan ini guna meningkatkan kinerja para PNS agar lebih maksimal dalam menyelesaikan tugasnya dan juga melayani masyarakat. Semoga apa yang dicanangkan oleh pemerintah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.


Facebook Google + Twitter
Tags: , ,