Lebih Baik Menjalankan Program Pensiun Dini Dibanding Moratorium PNS

Wednesday, November 12th 2014. | Berita

Rencana Moratorium PNS 2017

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan usulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebaiknya menjalankan program pensiun dini untuk para PNS dibanding menjalankan program moratorium yang saat ini masih diperdebatkan banyak orang, baik dari kalangan pemerintahan ataupun masyarakat umum.

Menurut Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Mulitlateral dan Pembiayaan Kemenko Perekonomian, Rizal Edwin Manansang, bahwa dengan menjalankan program pensiun dini untuk PNS pada usia 50 tahun sangat sesuai dengan jargon revolusi mental yang sering disuarakan oleh Presiden Jokowi.

“(Pensiun dini) bagus. Tarik saja yang baru-baru, tapi harus diseleksi yang berkualitas. Istilahnya potong generasi, dan ini sesuai dengan revolusi mental Pak Jokowi,” tutur Rizal seperti yang dilansir dari Liputan6.com

Rizal juga menjelaskan, bahwa para PNS baru nantinya harus diberikan pendidikan supaya mental yang mereka miliki menjadi lebih kuat, selain itu mereka juga memiliki kemampuan yang lebih pada saat menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau sudah tua, sudah susah diubah mental dan kelakuannya,” tegas salah satu personil grup musik Trio Libels itu.

Menurut Edwin, program moratorium (penghentian sementara) malah memperkecil peluang masuknya calon PNS yang memiliki kualitas yang bagus.

“Sebenarnya sih bagus moratorium itu, cuma kita saja kekurangan Eselon III atau di level manajer untuk mengarahkan Kepala Seksi. Kemampuan mereka perlu diasah lagi, masih kurang,” tutur Edwin.

Edwin juga mengatakan, saat ini pemerintah masih membutuhkan semua jabatan di setiap Kementerian/Lembaga untuk tenaga teknis dan juga administratifnya. Saat ini, Indonesia masih belum bisa mengganti tenaga sipil administrasi dengan sistem Informasi Teknologi (IT)

“Wong IT pendaftaran CPNS saja jebol, apalagi buat pelayanan dan segala macamnya. Mungkin kita baru bisa menerapkan itu 50 tahun lagi. Tapi kan kita tetap harus membuka lapangan kerja,” ujar Edwin.

Memang benar jika Indonesia membutuhkan PNS yang berkualitas, sehingga semua pekerjaan baik di dalam administratif dan juga IT bisa berjalan dengan maksimal. Namun, masyarakat masih menunggu mengenai hasil dari pengkajian moratorium yang masih dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Facebook Google + Twitter
Tags: , ,